Mendagri: Satu Kuncinya, Harus Terbuka
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut, sebagian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 2016 belum ditindaklanjuti oleh entitas. Dengan nilai mencapai Rp 131,69 triliun.
Menurut Tjahjo, daerah penting melakukan perencanaan dengan baik. Sehingga tidak ada lagi program pembangunan yang dijalankan, menimbulkan potensi kerugian negara.
"Satu kuncinya, harus terbuka. Kalau model terbuka dengan e-katalog, e-budgetting, dan sebagainya, maka misalnya anggaran bangun jalan Rp 1 miliar yang tadinya untuk satu kilometer, bisa untuk dua kilometer," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (16/3).
Selain itu, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga mengimbau, seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Karena tidak ingin ada kepala daerah maupun pejabat daerah yang terjerat masalah hukum, terutama korupsi.
Meski demikian, Tjahjo tak memungkiri, sampai saat ini masih ada pejabat yang terjerat kasus korupsi.
“Ya gimana,itu kan akhirnya kembali ke manusianya. Tapi dengan transparansi, setidaknya dia takut kalau mengambil keputusan untuk melangkah, harus memastikan program itu terlaksana, harus fokus. Nah itu setidaknya ada rasa untuk mengurangi,” tutur Tjahjo.
Sebelumnya, BPK mencatat sebagian rekomendasi di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 2016 belum ditindaklanjuti oleh entitas.
Terhadap rekomendasi tersebut, Ketua BPK Harry Azhar Azis di Jakarta Selasa (14/3) kemarin menyatakan, pihaknya telah meminta entitas terkait segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jika tidak, akan dilaporkan ke penegak hukum.(gir/jpnn)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut, sebagian Ikhtisar Hasil
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Mendagri: Tiga Pilar Kekuatan Negara Dimulai dari ASN Berkualitas
- Pj Bupati Tapanuli Utara Bikin Gaduh, Mendagri Didesak Segera Mencopot
- Kecewa, Jajaran OPD dan Camat di Nias Barat Adukan Kinerja Plt Bupati ke Mendagri
- Canangkan Gerbangdutas 2024 di Kalbar, Mendagri Tito Disambut Ratusan Penari
- Partisipasi Pemilih Tinggi, Legitimasi Hasil Pilkada Makin Kuat
- UU ASN Menyamaratakan PNS & PPPK, Kok Mendagri Bikin Aturan Berbeda?