Mendagri Segera Tunjuk Teras Sebagai Pjs Bupati Kobar

Sementara tentang penyelesaian permasalah pelantikan pasangan terpilih Pilkada Kobar, Teras mengatakan, hal itu merupakan domain KPU. "Karena ini domain KPU, kita menunggu KPU," tandasnya.

Ditanya sikap KPU Kobar, Teras mengungkapkan bahwa penyelenggara Pilkada Kobar itu. "Mereka belum dapat melaksanakan putusan MK. Itulah yang belakangan berkembang. Nah tentu karena KPU berjenjang (hirarkis) maka KPU pusatlah yang nanti memberikan arahan-arahan terkait dengan kebijakan masalah ini," ucap Teras.

Ditegaskannya, sebagai Gubernur dirinya hanya bertanggung jawab masalah keamanan, ketertiban masyarakat dan menjaga agar kondisi Kobar tetap kondusif. Pemerintah, lanjut Teras, tidak dalam posisi memihak pasangan manapun. "Saya sebagai gubernur tidak ada kepentingan apapun, karena ini menyangkut tahapan Pilkada. Nah tahapan ini sepenuhnya adalah domain KPU," tandasnya.

Karenanya saat ditanya soal batas waktu penyelesaian masalah Kobar, gubernur yang juga politisi PDI Perjuangan itu menyerahkan sepenuhnya masalah usulan pelantikan Bupati Kobar ke KPU. "Tapi tentunya KPU juga harus memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan. Kita kan tidak bisa juga tutup mata bahwa ada kondisi-kondisi di lapangan yang terjadi dan perlu mendapat perhatian," sambungnya.