Mendagri Setuju Pilkada Kukar Dipercepat

Itu sebabnya, sambung Rinda, melihat kondisi tadi, wacana pilkada dipercepat, sulit terlaksana. Apalagi, dana pilkada, hingga kemarin, masih menjadi masalah. Di mana Rp 5 miliar untuk persiapan dan sosialisasi pilkada, belum juga dicairkan. “Kalau dipercepat, rasanya sulit. Tapi kalau terlambat, malah mungkin,” terangnya.

Sebagai informasi, anggaran pilkada tidak dialokasikan dalam APBD 2009. Solusinya, Pemkab Kukar berencana menalangi anggaran itu lewat pos dana tak terduga. Sementara, anggaran pilkada juga masih dibahas dalam APBD Perubahan 2009.

Namun demikian, Rinda tak lantas menggugurkan wacana tersebut. “Besok (hari ini, Red.) kami juga ke Departemen Dalam Negeri untuk membahas pelaksanaan pilkada. Saya pikir, jika semua pihak membantu, mulai dari pemprov, pemkab, DPRD, dan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan dipercepat. Karena, pilkada ‘kan bukan miliknya KPUD,” sebutnya.

Terpisah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pilkada DPRD Kukar Moch Zainudin Arhap justru mendukung percepatan pelaksanaan pilkada. Apalagi salah satu tugas dari Pansus yang baru terbentuk adalah mengawal dan percepatan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kukar ini.