Mendagri Surati Atut Agar Serahkan Kewenangan ke Rano

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku telah menyurati Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah agar menyerahkan sebagian wewenang sebagai kepala daerah kepada Wakil Gubernur Banten, Rano Karno. Surat itu didasari alasan pemerintah pusat belum bisa menonaktifkan Atut karena masih berstatus tersangka. Sementara dalam UU Pemda diatur bahwa kepala daerah diberhentikan sementara jika sudah menyandang status terdakwa.

“Kita sudah surati untuk menyerahkan wewenangnya. Sebagianlah, tidak harus semua wewenangnya,” ujar Gamawan di Jakarta, Senin (23/12).

Menurut Gamawan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ada tujuh kewenangan yang melekat pada seorang kepala daerah. Kewenangan itu antara lain mengajukan Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD), mengubah peraturan daerah, memberhentikan dan mengangkat pejabat di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

“Kalau Gubernur mau (menyerahkan wewenang tersebut kepada wakil, red), ya silahkan. Kita sudah buatkan suratnya untuk permintaan pelimpahan kewenangan itu. Kalau sudah diserahkan, sudah selesai itu semua. Tapi kalau kepala daerah tidak mau, ya tidak bisa diserahkan wewenang itu,” katanya.

Gamawan menyatakan, kalau Atut tidak bersedia menyerahkan sebagian kewenangannya, maka semua kebijakan yang mengatasnamakan pemerintah provinsi Banten tetap harus dibawa ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, untuk ditandatangani tersangka kasus suap Pilkada Lebak dan korupsi proyek alat kesehatan itu.(gir/jpnn)