Mendagri Tak Berani Patok Besaran Belanja Pegawai di APBD
Kamis, 14 April 2011 – 04:25 WIB

Mendagri Tak Berani Patok Besaran Belanja Pegawai di APBD
JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi kembali mengungkapkan keprihatinannya mengenai besarnya alokasi belanja pegawai di APBD-APBD, yang mengalahkan alokasi belanja publik. Dengan kata lain, hanya sedikit dana APBD yang dipergunakan untuk anggaran pembangunan. Yang bisa dilakukan, lanjut Gamawan, selalu mengingatkan para gubernur dan ketua DPRD provinsi, agar cermat melihat postur APBD, berapa alokasi untuk belanja pegawai, berapa untuk belanja publik.
Hanya saja, Gamawan mengaku tidak berani membuat aturan yang mematok berapa persen maksimal dana APBD yang harus dialokasikan untuk belanja pegawai. Alasannya, kondisi APBD masing-masing daerah berbeda-beda.
Baca Juga:
"Nggak bisa kita sama ratakan. Buat aturan itu nggak bisa. Misal kalau saya buat maksimal 40 persen, Papua itu mungkin hanya 25 persen (sudah cukup untuk belanja pegawai, red) karena APBD-nya besar. Tapi provinsi lain tidak bisa karena APBD-nya kecil," terang Gamawan Fauzi di kantornya, Rabu (13/4).
Baca Juga:
JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi kembali mengungkapkan keprihatinannya mengenai besarnya alokasi belanja pegawai di APBD-APBD, yang mengalahkan
BERITA TERKAIT
- BSI Menyalurkan Bantuan Untuk Pembangunan Pesantren dan Santunan Yatim
- Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI Dirapel, Bukan Hanya PNS & PPPK
- Guru PPPK Bulan Ini Mengantongi Rp20 Juta ya? Oh, Nikmatnya
- Mudik 2025, Tol Semarang ABC Siap Terapkan One Way Lokal Kalikangkung-Bawen
- Ambiguitas Komitmen Iklim Para Pendana Infrastruktur Gas di Indonesia
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol