Mendagri Tak Langsung Setujui DPRD Tapsel

JAKARTA – Secara prinsip, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menghargai hak-hak DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut. Hanya saja, Depdagri mengingatkan agar penggunaan hak-hak DPRD, termasuk hak angket, dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang mengatakan, dalam kasus PT Ondop Perkasa Makmur (OPM) mestinya DPRD Tapsel tidak lantas begitu saja membuat keputusan untuk menonaktifan Bupati Tapsel, Ongku P Hasibuan. Mestinya, kalau ada dugaan tindak pidana, hal itu diserahkan ke aparat penegak hukum.

“Kita menghormati hak DPRD. Hanya saja, hal yang dipersoalkan itu, harus diselidiki terlebih dahulu oleh aparat yang berwenang. Kalau seperti itu, ya nanti bisa nggak ada yang namanya kepala daerah, karena DPRD gampang memberhentikan kepala daerah,” ujar Saut kepada JPNN di Jakarta, Jumat (29/5).

Lebih lanjut Saut mengatakan, bila nantinya DPRD Tapsel menyampaikan hasil paripurna Rabu (27/5)itu ke Depdagri, maka tidak lantas Mendagri Mardiyanto mengeluarkan persetujuan penonaktifan Bupati Ongku P Hasibuan. Depdagri akan membentuk tim untuk mengklarifikasi apakah keputusan DPRD itu sudah memenuhi persyaratan perundang-undangan.