Mendagri Takut Data Kependudukan Diguncang Gempa
Selasa, 02 Agustus 2011 – 03:05 WIB

Mendagri Takut Data Kependudukan Diguncang Gempa
JAKARTA -- Data kependudukan secara nasional, yang sudah berindentitas tunggal dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), saat ini disimpan di salah satu ruangan di kantor pusat Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Mendagri Gamawan Fauzi khawatir, data base kependudukan itu bisa tiba-tiba hilang atau hancur jika suatu waktu ada gempa melanda ibukota. Jika nantinya sudah tersedia anggarannya, back up data bisa dibut di daerah. Dari dua daerah itu, Gamawan mengatakan, sebenarnya yang relatif aman di Kalimantan. Alasannya, di Batam, meski kemungkinan gempa sangat kecil, di sana dekat dengan selat Malaka. "Jika ada kapal asing dengan teknologi tinggi, bisa dicopi data itu. Itu termasuk yang kita perhitungkan," terangnya.
Karenanya, Gamawan berpikir perlu adanya back up data kependudukan itu, yang lokasinya di daerah yang kecil kemungkinannya terjadi gempa. "Untuk jangka panjang, harus ada back up data, untuk pengamanan. Bisa di Kalimantan, atau di Batam. Nanti bisa sewa gedung pemda. Sehingga jika terjadi apa-apa, tetap jalan," ujar Gamawan Fauzi usai melihat ruangan data base kependudukan di kantornya, Senin (1/8).
Semula, kata Gamawan, data base itu ada di gedung Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri, di Kalibata, Jakarta. Hanya saja, lantas muncul ide dipindahkan ke kantor pusat.
Baca Juga:
JAKARTA -- Data kependudukan secara nasional, yang sudah berindentitas tunggal dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), saat ini disimpan di salah
BERITA TERKAIT
- Pengiriman 70 Ribu Batang Rokok Ilegal Digagalkan, Begini Modus Pelaku Mengelabui Petugas
- IKASTARA Legal Gelar Launching dan Seminar Hukum
- Meiline Tenardi: Cap Go Meh 2025 Menghidupkan Nilai Budaya & Harmoni Keberagaman
- Ormas Islam Desak Pemerintah Mengkaji Rangkap Jabatan Profesor Nasaruddin Jadi Menag dan Imam Besar Istiqlal
- Hari Kelima Ikuti Retret, Ahmad Luthfi Tekankan Pentingnya Kebersamaan dalam Membangun Daerah
- KPK Panggil Ketum PP Japto dan Ahmad Ali sebagai Saksi Kasus TPPU Rita Widyasari