Mendagri Takut Terjerat Proyek SIAK

Sementara, Kepala BPPT Marzan A Iskandar mengatakan, pihaknya akan membantu Depdagri dalam perancangan, pandampingan dan pengembangan SIAK agar sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006. Dijelaskan, apabila data kependudukan dapat terkonsolidasi secara nasional, maka database kependudukan bisa digunakan utnuk kepentingan nasional. "Antara lain untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, pemilu dan pilkada, proyeksi penduduk setiap wilayah, dan verifikasi kebenaran berbagai dokumen," ulasnya. NIK nantinya akan dijadikan dasar penerbitan pasport, surat izin mengemudi (SIM), nomor pokok wajib pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas penduduk lainnya. (sam/JPNN)