Mendagri Takut Umumkan Rapor Daerah

Dikatakan, untuk kabupaten/kota yang rapornya buruk, maka menjadi tugas pemprov provinsi untuk melakukan pembinaan. Sedang jika kinerja provinsi yang buruk, pemerintah pusat yang akan membinanya.

Di Pasal 27 ayat (6) PP No.6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, disebutkan, ‘Penyerahan penetapan peringkat kinerja penyelenggaraan pemda dilakukan oleh presiden kepada kepala daerah pada hari otonomi daerah setiap tanggal 25 April’. Sedang Pasal 53 di PP itu, hasil evaluasi tersebut harus diumumkan ke masyarakat melalui media massa .’ (sam/jpnn)