Mendagri Tegaskan Bukan Pemerintah Ciptakan Polarisasi

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menegaskan, sistem pemilihan bukan merupakan tujuan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Karena itu, apapun keputusan yang diambil DPR nantinya dalam memutus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, hendaknya didasari keinginan yang kuat demi terciptanya sistem yang baik guna menghasilkan pemimpin di tengah masyarakat.

“Pilkada langsung atau tidak, itu adalah cara, bukan tujuan. Tujuan dari (pilkada) ini mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan daerah," ujarnya usai memberi sambutan pada Forum Jelajah Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Selasa (16/9) sore.

Meski pilkada langsung atau tidak bukan tujuan, namun Mendagri mengakui sistem yang baik tetap sangat dibutuhkan. Karena itu atas dasar pemikiran ini, pemerintah benar-benar menyiapkan usulan pasal dalam RUU Pilkada secara matang. Agar yang mana pun nantinya disetujui, baik itu pilkada langsung atau lewat DPRD, benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

“Jadi kita menyiapkan betul. Kami sudah memberikan masukan, kelebihan dari pemilihan langsung dan kekurangan-kekurangan pemilihan secara langsung seperti yang terjadi selama ini. Begitu juga kalau pemilihan tidak langsung, apakah pemilihan tidak langsung akan seperti masa orde baru dulu atau bagaimana, ini kan pembahasan bersama-sama,” katanya.

Gamawan menyatakan hal tersebut, karena saat ini katanya, seakan-akan sudah terpolarisasi hanya ada dua kubu terkait pembahasan RUU Pilkada. Satu pihak menyatakan harus pilkada langsung, sementara pihak lain menyatakan tidak langsung.

“Padahal pemerintah dulu kan sudah memberi varian dan pilihan. Misalnya apakah provinsi pilkada langsung lalu kabupaten-kota lewat DPRD atau sebaliknya. Jadi yang membuat polarisasi ini bukan pemerintah," katanya.(gir/jpnn)