Mendagri Tito Karnavian Lantik Letjen (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin sebagai Deputi BNPP
jpnn.com, JAKARTA - Letnan Jenderal (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin resmi menjabat sebagai sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Bertempat di Kantor BNPP, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga melantik Yedi Rahmat sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
Pelantikan kedua pejabat BNPP tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 dan Keputusan Kepala BNPP No.10.00-115 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022.
"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa bersama kita," kata Mendagri Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP pada acara tersebut yang berlangsung Rabu (8/6).
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito mengingatkan kembali tugas-tugas pokok yang diemban BNPP, yakni tugas pertamanya menegaskan atau menjelaskan batas wilayah Indonesia.
Menteri Tito menyampaikan tugas tersebut tidak mudah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai nomor dua terbesar, memiliki tiga time zone dan jumlah penduduk yang besar.
"Dalam konteks ini, saya kira yang paling utama adalah mengclearkan dispute (perselisihan) segmen-segmen perbatasan yang ada, baik di darat, laut, maupun udara," terangnya.
Tugas BNPP memperjelas tanda-tanda batas negara ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap wilayah Indonesia, seperti kasus Sipadan dan Ligitan.
Mendagri Tito Karnavian melantik Letjen (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP
- Mendagri Tito Sebut Inflasi 1,55 Persen di November Terendah Sejak Indonesia Merdeka
- Mendagri Tito Karnavian Teken MoU dan SEB untuk Melindungi Pekerja Migran, Ini Isinya
- Mendagri Tito Keberatan dengan Usulan Polri di Bawah Kemendagri
- Pemerintah Daerah Diminta Mempermudah Pelayanan Lewat Cara ini
- Tolak Polri di Bawah Kementerian, Eks Ketum IMM Ingatkan PDIP soal Sejarah Reformasi
- Kepercayaan Publik terhadap Polri Tinggi, PSI Nilai Usul PDIP Layak Dilupakan