Mendagri Tito Karnavian Minta Pj Kepala Daerah Pastikan Inflasi di Daerah Terkendali
Sebab, bila itu terjadi akan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pengendalian juga perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
“Penanganan inflasi hanya bisa dikerjakan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, karena kita menggunakan sistem pemerintahan yang desentralisasi parsial, tidak penuh, tapi sebagian kewenangan di daerah, anggaran pun sebagian di daerah,” terang Mendagri.
Menurut Mendagri, keberadaan para Pj kepala daerah dinilai akan memudahkan upaya penanganan inflasi.
Hal ini lantaran para Pj. kepala daerah berasal dari kalangan birokrat yang tidak memiliki kepentingan politik.
Selain itu, keberadaan para Pj. kepala daerah ini merupakan bentuk penugasan.
Adapun proses penugasan itu juga berdasarkan kriteria tertentu dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta Pj gubernur atau bupati/wali kota agar menjaga diri jangan sampai terkena persoalan hukum.
Sejumlah arahan disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor Pj Kepala Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Kemendagri, simak selengkapnya
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- LSM Gempur Papua Ajukan 3 Laporan ke Bawaslu
- Survei TBRC: Tri Adhianto-Harris Bobihoe Diprediksi Menang di Pilwalkot Bekasi
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo
- Demi Menyukseskan Pilkada 2024, Wamendagri Bima Arya Dorong Penerbitan E-KTP Bagi Pemilih Pemula