Mendagri Tito Karnavian Sebut Kepala Otorita IKN Bakal Diberi Kewenangan Luas

jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sistem pemerintah IKN Nusantara yang akan dipimpin kepala otorita bakal memiliki kekhususan sebagai ibu kota negara.
Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau titik nol IKN Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur pada Rabu (16/2) kemarin.
Tito menyebut kekhususan pemerintahan di IKN Nusantara sesuai dengan Pasal 18B UUD 1945.
Daerah-daerah dengan kekhususan yang sudah ada, antara lain DI Aceh, DKI Jakarta, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Saat ini (Indonesia) telah memiliki lima daerah yang diatur pemerintahan dengan kekhususan berbeda-beda," kata Tito.
Dia menyebut kekhususan Aceh, antara lain memiliki Wali Nanggroe, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan lainnya.
Sementara itu, di DKI Jakarta, kabupaten/kota tidak memiliki DPRD, dan kepala daerahnya ditunjuk oleh gubernur.
"Sehingga di sini (IKN Nusantara) pun akan diatur dengan kekhususan," ucap Tito.
Mendagri Tito Karnavian menyebut kepala otorita IKN Nusantara bakal diberikan kewenangan yang luas berkaitan dengan urusan konkuren.
- Potensi Cuaca Ekstrem Saat Arus Mudik 2025, Puan Beri Imbauan
- Pesan Penting Kepala BKN untuk Para CPNS, Filosofi Tata Surya
- Soal Teror Terhadap Tempo, Puan Harap Polisi Buka Penyelidikan
- Soal Restu PDIP untuk Junimart Jadi Dubes RI, Deddy: Silakan Tanya ke Mbak Puan
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan
- Rakor dengan Kementerian PU, Wamendagri Kawal Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua