Mendagri Tito Karnavian Tegur Dua Bupati di Sultra Gara-gara Hal Ini, Jangan Dicontoh!
![Mendagri Tito Karnavian Tegur Dua Bupati di Sultra Gara-gara Hal Ini, Jangan Dicontoh!](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/03/21/mendagri-tito-karnavian-foto-ricardojpnncom-44.jpg)
jpnn.com, SULAWESI TENGGARA - Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegur dua bupati di Sulawesi Tenggara (Sultra), masing-masing Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba.
Keduanya ditegur setelah dinilai tidak mentaati protokol kesehatan dalam kegiatan politik yang dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan bupati di daerah masing-masing.
Laode Muhammad Rajiun Tumada diketahui maju kembali sebagai calon bupati petahana di Muna Barat. Sementara Rusman Emba bakal maju kembali sebagai calon bupati petahana di Kabupaten Muna.
Teguran keras tertuang dalam surat bernomor 337/4137/OTDA yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama mendagri. Surat ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara.
Dalam surat disebutkan, berdasarkan pemberitaan di media massa, dalam kedatangannya ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon kepala daerah, Laode Muhammad Rajiun Tumada disambut ribuan masyarakat.
Begitu juga dengan Bupati Muna, Rusman Emba melakukan perjalanan kaki bersama masyarakat dari Pelabuhan Kota Raha sampai ke Tugu Jati, dengan diiringi konvoi kendaraan yang membawa bendera partai.
Menurut mendagri, kegiatan dua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan massa, apalagi banyak yang tidak memakai masker.
Hal tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Mendagri menegur dua bupati yang juga calon kepala daerah petahana di Sulawesi Tenggara gara-gara hal ini.
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur