Mendagri Tito Karnavian Terang-terangan Memuji Abdullah Azwar Anas

Dijelaskan, Anas melibatkan seluruh perangkat Kecamatan, Desa dan tokoh agama dan tokoh masyarakat di dalam membangun terobosan tersebut.

Inovasi ini, kata Tito, sederhana. “Namun efektif karena prinsip tata kelola yang baik diterapkan secara nyata, yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, fasilitasi Pemda dan utamanya akses masyarakat untuk mengadakan koreksi langsung bila terjadi kesalahan di daftar penerima bansos," tandas Tito.

Ia juga berharap terobosan ini diikuti oleh para kepala daerah dalam mendistribusikan bantuan sosial.

"Saya mengharap gubernur, bupati, wali kota dan jajarannya hingga kepala desa dapat mencontoh terobosan kreatif seperti ini sesuai kondisi daerah masing-masing. Saya berharap para Kepala Daerah terus berinovasi, sejauh itu di dalam koridor hukum dan efektif untuk mencapai tujuan program pemerintah khususnya di masa tanggap darurat Covid-19 ini. Krisis Covid-19 ini menjadi momentum ujian sebenarnya kualitas kepemimpinan para kepala Daerah,” sambung mantan kapolri itu.

“Banyaknya masalah yang dihadapi dalam krisis Covid-19 ini memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan presisi yang kuat bagi para Kepala Daerah," ujarnya.
Dijelaskan, bantuan sosial dan program jaring pengaman sosial menjadi salah satu program penting pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu akibat dampak Covid 19.

Pemerintah Pusat mengalokasikan sekitar Rp 110 Triliun berasal dari APBN untuk program jaring pengaman sosial masa covid-19.

Terdapat juga BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa serta jaring pengaman sosial dan bantuan sosial yang dikelola pemda berjumlah sekitar Rp 53 Triliun bersumber dari hasil refocusing dan realokasi APBD.

Setidaknya terdapat 8 jenis bansos, baik dalam tunai maupun non-tunai, yang ditargetkan membantu sekitar 50 juta warga yang membutuhkan akibat dampak Covid 19.