Mendagri Tito Karnavian Tunjuk Restuardy Daud sebagai Plh Deputi BNPP
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menujuk Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud sebagai pelaksana tugas harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
Sebelumnya, jabatan tersebut diemban Paulus Waterpauw yang sekarang menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan penunjukan Restuardy Daud untuk memastikan tidak ada kekosongan dalam pelaksanaan tugas Kedeputian II sehari-hari sejak jabatan tersebut ditinggalkan Paulus Waterpauw yang dilantik menjadi penjabat gubernur pada Kamis (12/5) pagi.
"Penunjukan Plh juga ntuk memberikan kesempatan kepada pejabat definitif yang telah diangkat sebagai penjabat gubernur untuk lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya, mengingat kompleksnya permasalahan dan tugasnya di daerah," terang Sekjen Suhajar seusai menyerahkan SK Mendagri tentang penunjukan Restuardy Daud Plh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (18/5).
Suhajar berharap pejabat yang telah ditunjuk sebagai Plh serta seluruh jajaran Kedeputian II dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Acara penyerahan SK Mendagri tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kemendagri maupun BNPP. (mrk/jpnn)
Mendagri Tito Karnavian menunjuk Restuardy Daud sebagai Plh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP menggantikan Paulus Waterpauw
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- LSM Gempur Papua Ajukan 3 Laporan ke Bawaslu
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo
- Demi Menyukseskan Pilkada 2024, Wamendagri Bima Arya Dorong Penerbitan E-KTP Bagi Pemilih Pemula
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- Dirjen Bina Pemdes Membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa di Papua, Dorong Pelayanan Meningkat