Mendagri Tito Minta Pemda Mengalokasikan Anggaran Penguatan Perbatasan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah mengalokasikan anggaran di APBD untuk penguatan wilayah perbatasan.

Menurut Tito, dari 18 provinsi yang berada di wilayah perbatasan, tercatat hanya tujuh yang menganggarkan biaya untuk penguatan wilayah.

"Yang 11 (provinsi) mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup sehingga pada waktu membuat perencanaan, ya, ini (penguatan wilayah perbatasan) tidak masuk. Ya akhirnya mengandalkan dari program-program pusat," kata Mendagri Tito.

Dia menyampaikan itu saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelola Pengendalian Batas Wilayah di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).

Mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa dengan tidak adanya anggaran itu, membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata. Padahal, lanjut Tito, pengelolaan pemda sangat diperlukan sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat.

"Seharusnya yang mengerjakan duluan adalah daerah. Daerah enggak kuat, enggak mampu, baru dikerjakan yang di atasnya, provinsi atau kabupaten," ungkapnya.

Tito yang juga bertindak sebagai kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNNP) mengatakan bahwa sejak 2020, institusinya telah mendata ke-18 provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Dari hasil pendataan tersebut, tercatat ada 222 kecamatan yang berdekatan di lokasi perbatasan. Pemerintah pun langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.