Mendagri Tito Minta Pemda Mengalokasikan Anggaran Penguatan Perbatasan

"Tahun 2020 hingga 2024 telah mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan yang diminta masyarakat, seperti jalan, pasar, sarana pendidikan, ada yang minta bantuan dermaga dan lain-lain," kata Tito.

Kebutuhan-kebutuhan inilah yang saat ini sedang dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan dana sebesar Rp 6 triliun yang dialirkan ke berbagai badan dan kementerian terkait.

Namun demikian, Mendagri Tito berharap pemerintah daerah tidak pasif dan hanya menunggu program dari kementerian dan instansi dari pusat.

Melalui rapat koordinasi yang dihadiri para kepala daerah ini, Tito berharap BNPP dan pemerintahan daerah bisa saling bekerja sama dalam memperkuat wilayah perbatasan Indonesia.

"Kita tidak ingin seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Kita enggak peduli, negara sebelah lebih peduli, begitu sudah diambil, kita baru memperkuat, kalah duluan," kata Mendagri Tito. (antara/jpnn)