Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Irigasi di Daerah untuk Swasembada Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pendataan kondisi irigasi di daerah untuk mendukung swasembada pangan.
Mendagri Tito menekankan hal ini saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/12).
“Paling utama adalah yang harus kita kerjakan adalah satu, yaitu masalah irigasi. Jadi irigasi, tolong data dari kabupaten dan kota, kadang-kadang ada juga (kota) yang punya desa, kota baru ini terutama. Ini tolong dicek per kabupaten dan kota dan direkap oleh provinsi,” pesan Mendagri Tito.
Mendagri Tito mengatakan pendataan dilakukan terhadap sawah tanpa irigasi maupun irigasi yang rusak di wilayahnya.
Pendataan ini dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) yang dibantu Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Data ini kemudian direkap dan dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
“Saya minta hari Senin depan, atau hari Selasa depan, semua direkap oleh seluruh Sekda provinsi, merekap ini dari kabupaten dan kota. Tapi nanti hari Senin atau Selasa, ada rapat Zoom Meeting spesifik mengenai masalah ini,” pesannya.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menyampaikan terkait program swasembada pangan pada tahun 2027.
ini arahan Mendagri Tito kepada pemda dalam Rakor Pengendalian Inflasi 2024 yang dirangkai dengan pembahasan percepatan penyusunan RTRW dan RTDR
- BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja di Daerah
- Tinjau SDN 2 Lamangga, Wamendagri Ribka Minta Hasil Laut Masuk Menu MBG di Sultra
- 5 Berita Terpopuler: Setelah Honorer Dirumahkan, Pemda Tak Ajukan PPPK, Gabungan Aliansi R2/R3 Bakal Gelar Aksi Besar
- Pemda Tak Ajukan PPPK Paruh Waktu dari Honorer R2/R3 Harus Disanksi
- 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada, Ini Pesan dan Harapan Wamendagri Ribka
- Kemendagri Dinilai Patuh Selenggarakan Pelayanan Publik, Ombudsman Beri Penghargaan