Mendagri Tito: MPP Akan Kurangi Potensi Tindak Pidana Korupsi
Pemda bisa mengawali pembangunan MPP dengan membangun gedung, sistem, dan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan pola pikir maju.
Tito Karnavian menjadikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi sebagai contoh daerah yang berhasil menerapkan MPP dengan baik dan optimal.
Pria kelahiran Palembang itu mengakui masih ada daerah yang belum maksimal menjalankan MPP.
Contohnya, daerah yang memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tetapi tidak mempunyai MPP.
Akibatnya, tidak ada perubahan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanannya dinilai cenderung monoton.
Di sisi lain, ada pula daerah lainnya yang hanya memiliki gedung MPP, tetapi sistem pelayanan di dalamnya tidak berjalan.
Tito menyebut ada pula daerah yang memiliki MPP tetapi kinerja pelayannya belum memadai karena SDM masih menganut cara dan budaya lama.
Untuk itu, Tito berharap MPP bisa dikuti dengan sistemberjalan dan pelayanan yang terintegrasi.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan Mal Pelayanan Publik akan mengurangi potensi tindak pidana korupsi.
- Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan
- Percepatan Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, BKN Minta Usulan Jangan Mepet
- Perintah Mendagri kepada Pemda terkait Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, Jelas
- Mendagri Tito Yakin Indonesia Emas 2045 Bakal Tercapai: Semua Daerah Harus Bergerak
- Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Berikan Penjelasan, Silakan Disimak
- Periksa Kantor PUPR dan Sekda Banyuasin, Tim Pidsus Kejati Sumsel Sita 2 Barang Ini