Mendagri Tito Sampaikan Pesan Penting untuk Gubernur, Semua Harus Tahu
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para gubernur agar tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat.
Tito meminta agar pendelegasian kewenangan terkait peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bisa dijaga dan dijalankan dengan baik.
Hal ini disampaikan mantan Kapolri itu dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Hotel Merusaka Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
Dia menegaskan kewenangan tersebut bukanlah hak mutlak yang diemban oleh gubernur tetapi pendelegasian dari pemerintah pusat sesuai asas dekonsentrasi.
“Ketika kewenangan itu disalahgunakan, maka pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan itu,” kata Tito Karnavian dalam keterangannya, Jumat (28/1).
Selain itu, lanjut dia, pemerintah pusat juga akan mengintervensi untuk memperbaikinya agar stabilitas roda politik di pemerintahan kabupaten/kota dapat terjaga.
Adapun penyalahgunaan yang dimaksud berupa kesengajaan memperlambat proses evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten/kota atau mutasi hingga memakan waktu berbulan-bulan.
Akibatnya, roda pemerintahan kabupaten/kota tidak berjalan lancar, tidak stabil, hingga berdampak ke masyarakat luas.
Pesan penting itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian untuk para gubernur pada Rapat Koordinasi Teknis Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Bali.
- 3 Residivis Kasus Narkoba di Bali Berulah Lagi
- Pemkab Jembrana Merger Dinas untuk Efisiensi Anggaran Maupun Kinerja
- Istri Mantan Atlet Australia Ingin Suaminya Ikut Diadili dalam Kasus Prostitusi
- Soal Wacana Driver Wajib Ber-KTP Bali, Pemda & Pemerintah Pusat Diminta Lakukan Hal ini
- Tak Hanya Wedding Venue, O’laya Magnifique Hadirkan Kemewahan yang Tersembunyi
- Bamsoet Sebut Tata Kelola yang Baik Kunci untuk Wujudkan Pariwisata Bali Berkelanjutan