Mendagri Tito Sampaikan Pesan Penting untuk Gubernur, Semua Harus Tahu
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para gubernur agar tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat.
Tito meminta agar pendelegasian kewenangan terkait peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bisa dijaga dan dijalankan dengan baik.
Hal ini disampaikan mantan Kapolri itu dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Hotel Merusaka Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
Dia menegaskan kewenangan tersebut bukanlah hak mutlak yang diemban oleh gubernur tetapi pendelegasian dari pemerintah pusat sesuai asas dekonsentrasi.
“Ketika kewenangan itu disalahgunakan, maka pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan itu,” kata Tito Karnavian dalam keterangannya, Jumat (28/1).
Selain itu, lanjut dia, pemerintah pusat juga akan mengintervensi untuk memperbaikinya agar stabilitas roda politik di pemerintahan kabupaten/kota dapat terjaga.
Adapun penyalahgunaan yang dimaksud berupa kesengajaan memperlambat proses evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten/kota atau mutasi hingga memakan waktu berbulan-bulan.
Akibatnya, roda pemerintahan kabupaten/kota tidak berjalan lancar, tidak stabil, hingga berdampak ke masyarakat luas.
Pesan penting itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian untuk para gubernur pada Rapat Koordinasi Teknis Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Bali.
- Dua Tokoh Siap Luncurkan Creative Hub Bertema Laut di Bali
- GB Sanitaryware dan Christian Sugiono Garap Project Rahasia di Bali
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melantik Pengurus TP PKK Pusat 2024-2029, Mendagri Imbau Wujudkan Program Astacita
- Ketum TP PKK Mengingatkan Pentingnya Optimalisasi & Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Membutuhkan Sosok Pemimpin Kuat