Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengusulkan supaya bansos dihentikan sementara sampai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Deddy menyampaikan itu saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11) bersama dengan sejumlah penjabat kepala daerah dan perwakilan Kemendagri.
"Kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dahulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal (setara)," kata dia.
Deddy mengaku ingin pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara adil tanpa ada pihak yang diuntungkan dari penyaluran bansos.
"Jadi, tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau darimana pun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat," ujarnya. (ast/jpnn)
Mendagri Tito setuju penyaluran bansos ditunda selama Pilkada Serentak 2024. Dia bahkan siap menerbitkan surat edaran.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Aristo Setiawan
- Pram-Rano Cairkan Bansos Rp 900 Ribu untuk Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ
- Rano Sebut Bansos untuk Lansia-Disabilitas agar Tak Pinjam ke Bank Keliling
- Sekda Sumsel Ikuti Rakor Virtual Tindak Lanjut Pengadaan CASN 2024 dengan Mendagri
- Kemendagri Teken MoU dengan Lintas K/L untuk Perkuat Sinergi Penyelesaian RTRW-RDTR
- Mendagri Tito Berharap Pengaturan Libur Lebaran Bisa Mengurangi Kepadatan Arus Mudik
- Jelang Mudik Lebaran, Mendagri Minta Pemda Segera Cek Kondisi Jalan dan Lakukan Perbaikan