Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengusulkan supaya bansos dihentikan sementara sampai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Deddy menyampaikan itu saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11) bersama dengan sejumlah penjabat kepala daerah dan perwakilan Kemendagri.
"Kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dahulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal (setara)," kata dia.
Deddy mengaku ingin pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara adil tanpa ada pihak yang diuntungkan dari penyaluran bansos.
"Jadi, tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau darimana pun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat," ujarnya. (ast/jpnn)
Mendagri Tito setuju penyaluran bansos ditunda selama Pilkada Serentak 2024. Dia bahkan siap menerbitkan surat edaran.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Aristo Setiawan
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Anthon Sihite Optimistis Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni Mendapat Dukungan warga Kota Bekasi
- DPR Apresiasi Penjabat Gubernur Jateng Atas Respons Soal Isu Netralitas Kades dan Lurah
- Sanksi Pidana Menanti Kades & Lurah yang Melanggar Netralitas di Pilkada 2024