Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyayangkan ada program untuk penanganan stunting di daerah dengan anggaran Rp 10 miliar, tetapi yang sampai ke rakyat hanya Rp 2 miliar. Mendagri Tito sudah meminta kepada dirjen keuangan daerah Kemendagri untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut.
"Ada program stunting, anggarannya Rp 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp 2 miliar. Rp 2 miliar lagi evaluasi," kata Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12).
Mantan Kapolri itu mengingatkan para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-progam tersebut. Dia mengingatkan kepala daerah jangan sampai tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran.
Menurut dia, biasanya penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.
"Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu, rapat dalam rangka penguatan, ini rapat penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini," ungkapnya.
Selain itu, Mendagri Tito mengingatkan pemerintah ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien, serta menjadikan pendapatan menjadi banyak.
Jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.
"Kemudian izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mal layanan publik yang sudah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua," katanya.
Mendagri Tito menyayangkan ada program stunting dengan anggaran Rp 10 miliar, tetapi yang sampai ke rakyat cuma Rp 2 miliar.
- Tinjau SDN 2 Lamangga, Wamendagri Ribka Minta Hasil Laut Masuk Menu MBG di Sultra
- 5 Berita Terpopuler: Setelah Honorer Dirumahkan, Pemda Tak Ajukan PPPK, Gabungan Aliansi R2/R3 Bakal Gelar Aksi Besar
- Pemda Tak Ajukan PPPK Paruh Waktu dari Honorer R2/R3 Harus Disanksi
- 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada, Ini Pesan dan Harapan Wamendagri Ribka
- Kemendagri Dinilai Patuh Selenggarakan Pelayanan Publik, Ombudsman Beri Penghargaan
- Pacu Pemprov Kalteng Tingkatkan Realisasi APBD, Wamendagri Ribka: Ini PR untuk SKPD