Mendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta, Ternyata

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota penyangga di sekitarnya.

Wacana itu menjadi sorotan publik seiring beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang mengatur Jakarta setelah kehilangan status daerah khusus ibu kota.

Adapun daerah yang masuk dalam kawasan aglomerasi Jakarta ialah Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

“Jakarta dengan kota satelit di sekitarnya sudah sangat intens, ada lebih dari 35 juta penduduk untuk seluruh aglomerasi ini. Interaksi dan mobilitasnya sangat tinggi. Ini perlu ada koordinasi, kalau tidak, bisa kacau,” ucap Mendagri Tito, Rabu (20/12).

Terkait urgensi, Tito mencontohkan persoalan banjir yang memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah yang berada di dataran tinggi dengan di dataran lebih rendah. Begitu pula dengan persoalan transportasi, karena Jakarta dan kota sekitarnya tidak memiliki pembatas alam.

“Contohnya banjir, daerah tangkapan air di Cianjur dan (Kabupaten) Bogor harus melakukan reboisasi. Daerah tengah, Bogor dan Depok, harus disiapkan semacam waduk. Terus daerah bawah, DKI Jakarta, harus siapkan pelebaran sungai, banjir kanal, sodetan,” jelasnya.

Mantan Kapolri itu menyatakan bahwa ide pembentukan Dewan Aglomerasi sudah sejak 2022, sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan atau janji kampanye calon presiden. Di samping itu, pembentukan badan yang fokus pada harmonisasi kebijakan bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia.

“Oleh karena itu, apa pun namanya nanti, diperlukan semacam mekanisme untuk harmonisasi. Dan ini sama seperti Badan Percepatan Pembangunan Papua yang dipimpin oleh wapres (wakil presiden) yang sudah berjalan dua tahun lebih,” kata dia.