Mendagri : Tugas Sekda Makin Berat

JAKARTA - Mendagri Mardiyanto mengakui, tugas sekretaris daerah (sekda) selaku koordinator pengelola keuangan daerah cukup berat di akhir 2008 ini. Sejumlah daerah yang pejabatnya ada yang tersangkut kasus korupsi juga memperberat tugas sekda dalam mengelola keuangan. Upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mengawal pertumbuhan ekonomi nasional yang telah disepakati dalam APBN Tahun Anggaran 2009 sebesar 6 persen, juga menambah beban dimaksud.

"Pejabat pengelola keuangan daerah sedang dihadapkan pada berbagai kesibukan, terutama terkait dengan proses penyusunan dan penetapan APBD 2009, rendahnya daya serap anggaran, dan kinerja laporan keuangan yang belum memadai, serta adanya permasalahan hukum yang sering mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah pada umumnya," papar Mendagri Mardiyanto dalam sebuah acara di Jakarta, akhir pekan lalu.

Hanya saja, mantan Gubernur Jawa Tengah itu tidak menyebutkkan daerah mana saja yang roda pemerintahannya terganggu akibat adanya permasalahan hukum. Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sejumlah pejabat teras di sejumlah pemda sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai kasus, terutama korupsi APBD dan pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Tantangan dan tanggung jawab sekda semakin berat, lanjut Mardiyanto, mengingat laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan gambaran umum terjadinya penurunan kualitas laporan LKPD selama empat tahun terakhir. Tercatat, terjadi penurunan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 17 daerah pada 2004 menjadi 3 daerah. Di sisi lain opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mengalami peningkatan dari 7 daerah pada 2004 menjadi 58 daerah pada 2007.