Mendagri Tunggu Usulan dari Gubernur Sulut
Soal Pengangkatan Bupati Minut dan Wako Tomohon
Rabu, 17 November 2010 – 21:41 WIB

Mendagri Tunggu Usulan dari Gubernur Sulut
JAKARTA - Sudah sepekan lebih Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tentang penetapan pemenang pemilu kepala daerah (Pemilukada) Minahasa Utara (Minut) dan Tomohon. Namun hingga saat ini, realisasi rekomendasi MK tersebut belum ada.
Karenanya Minut dan Tomohon masih dikendalikan oleh penjabat sementara. Jubir Kementerian dalam Negeri, Reydonnizar Moenek, mengatakan, pemerintah pusat menunggu usulan dari Gubernur Sulut Sinyo H Sarundajang (SHS). "Bagaimana bisa Mendagri menetapkan SK Bupati Minut dan walikota Tomohon, kalau usulan dari gubernurnya belum ada? Hingga hari ini, Kemendagri belum menerima surat usulan apapun dari gubernur Sulut," tegas Reydonnizar saat dihubungi JPNN, Rabu (17/11).
Menurut birokrat yang akrab disapa dengan nama Donny itu, sesuai PP 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dawrah, maka gubernur harus mengusulkan nama kepala daerah dan wakilnya yang akan diangkat ke Mendagri, untuk kemudian dikeluarkan SK pengangkatan dan pelantikannya. Tanpa usulan gubernur, Mendagri tidak bisa mengeluarkan keputusan.
"Jadi kuncinya ada di gubernur. Kalau usulannya sudah ada, ya langsung kita proses dong," ucapnya.
JAKARTA - Sudah sepekan lebih Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tentang penetapan pemenang pemilu kepala daerah (Pemilukada) Minahasa
BERITA TERKAIT
- Kanang Tekankan Peran Vital PJT I dan II Dukung Swasembada Pangan hingga IKN
- Connie Serahkan Dokumen Rusia ke DPP PDIP, Isinya Berkas & Diska Lepas
- Temukan Pangan Olahan Mengandung Babi, BPOM dan BPJPH Diapresiasi
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua
- Pengurus DPP Partai Hanura Akan Dikukuhkan, Benny Rhamdani: Kami Undang Presiden Hingga Kepala Daerah
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR