Mendagri Tunggu Usulan Penonaktifan Bupati Bonbol

Mendagri Tunggu Usulan Penonaktifan Bupati Bonbol
Mendagri Tunggu Usulan Penonaktifan Bupati Bonbol
Tidak hanya koordinasi dengan PN Limboto saja yang diminta Mendagri, gubernur Gorontalo juga diimbau untuk mengajukan surat usulan penonaktifan definitif Haris dengan menyertakan salinan putusannya. "Mendagri hanya akan menerbitkan SK penonaktifan sementara bila salinan putusan kasus korupsi yang menimpa saudara Haris disertakan," tandasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Muda Pembinaan MA Widayatmo mengungkapkan, di dalam kasus korupsi pembangunan Mall Limboto (No 1684K/Pid.Sus/2011), majelis kasasi telah memutuskan vonis bebas. Sedangkan kasus pembangunan Pentadio Resort (No 50K/Pid.Sus/2011), juga sudah diputus dengan vonis kabul kasasi. "Artinya, majelis kasasi mengabulkan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena bisa mengajukan bukti-bukti kuat," terang Widayatmo.

Panitera MA Suroso Ono menegaskan, kabul kasasi artinya yang tadinya dibebaskan menjadi dihukum karena bersalah. Saat ini, putusan kasasinya masih dalam tahap minutasi. (esy/jpnn)

JAKARTA--Bupati Bone Bolango (Bonbol) nonaktif Abdul Haris Najamudin sudah dipastikan tidak akan bisa memimpin kabupaten yang berada di wilayah Provinsi


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News