Mendagri Usul Pilkada Didanai APBN

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengusulkan agar Pilkada dibiayai dengan APBN. Tujuannya, untuk menghindarkan politisasi APBD oleh incumben demi kepentingan Pilkada.

Hal itu disampaikan Mendagri di sela-sela Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, dengan agenda pembahasan RUU Pilkada, Rabu (6/2). Menurutnya, jamak ditemui APBD dijadikan alat tawar oleh kepala daerah yang maju lagi di Pilkada.

Mendagri juga mengatakan, ide Pilkada dibiayai APBN itu juga didasari pertimbangan agar kepala daerah tidak menjadikan APBD sebagai alat untuk menekan KPU daerah. "Sehingga (KPU daerah, red) tidak tersandera. Tidak jadi atau tertundanya Pilkada bukan karena anggaran daerah tak tersedia," katanya.

Mendagri menjelaskan, bukan hanya kepala daerah saja yang memolitisasi APBD untuk Pilkada. DPRD pun lazim menggunakan APBD untuk alat tawar.  "Apalagi kalau ada kepentingan kepala daerah, kepentingan ketua DPRD yang ikut, beberapa kasus kita hadapi seperti itu,” bebernya.