Mendagri Yakin tak Ada Kepala Daerah Mau Disebut Makar

jpnn.com - JATINANGOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku optimistis seluruh kepala daerah akan mencairkan seluruh anggaran pilkada. Karena tidak mungkin ada kepala daerah yang mau disebut melakukan perbuatan makar. Sebab pilkada merupakan perintah undang-undang, sehingga seluruh anggarannya wajib dipenuhi.

“Masih ada daerah belum selesaikan administrasi, tapi saya yakin kepala daerah seluruhnya punya tangggung jawab, taat pada undang-undang. Pasti penyelenggara yang baik lakukan tahapan, sehingga tak gangggu proses,” ujar Tjahjo saat melantik wisuda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2015, di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (14/6).

Menurut Tjahjo, keyakinan juga hadir karena pilkada yang akan digelar secara serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang, juga merupakan pilkada serentak yang pertama kali digelar di Indonesia. Karena itu semua elemen punya tanggung jawab bersama, demi perjalanan demokrasi yang semakin baik.

“Saya mohon pada KPU dan seluruh elemen yang ada, bersungguh-sungguh (mencairkan,red) anggaran dan melaksanakan Pemilu. Karena kepala daerah yang tak anggarkan secara serius bisa dijatuhi sanksi,” ujar Tjahjo.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini, kalau anggaran tak dicairkan, sama saja kepala daerah mempersulit pelaksanaan pilkada. Apalagi seluruh daerah yang akan menggelar pilkada, sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebagai dasar pencairan anggaran.

“Saya yakin kepala daerah tak mau disebut lakukan sabotase pilkada, atau makar pada negara,” ujar Tjahjo.(gir/jpnn)