Mendagri Yakin Tak Bakal Ada 'Boneka' di Pilkada
![Mendagri Yakin Tak Bakal Ada 'Boneka' di Pilkada](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20150727_195942/195942_852548_tjahjo_kumolo_lagi.jpg)
jpnn.com - JAKARTA -.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku tidak hafal ke-13 daerah yang hingga saat ini hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah, dari total 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada 9 Desember mendatang.
Meski tidak hafal persis, Tjahjo mengatakan beberapa daerah yang sebelumnya punya satu pasangan bakal calon, kini sudah mendapat pesaing pasangan bakal calon lain. Contohnya seperti Tangerang 5elatan.
"Saya enggak hafal, yang jelas Surabaya sudah jalan. Kemudian kami ketemu PAN yang mengajukan ke Blitar, tapi tahu-tahu PAN enggak siap calon. Ini juga sudah muncul Tangsel calonnya sudah dua," ujar Tjahjo, Senin (27/7).
Karena itu Tjahjo mengaku optimistis pilkada serentak tahap pertama akan berjalan lancar. Karena hingga saat ini semua permasalahan yang sebelumnya disebut-sebut dapat mengganggu pilkada, dapat diatasi. Baik terkait belum cairnya anggaran pelaksanaan, pengawasan maupun pengamanan.
Saat ditanya apa jaminan pasangan calon yang mendaftar kemudian bukan calon boneka, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, tidak ada calon boneka.
"Kalau menurut saya, kalau calon ya calon. Kalau undang-undang harus calon. Bukan calon boneka. Saya kira partai tidak mungkin gegabah. Sama juga dulu ada anggapan pilkada akan gagal karena anggaran enggak cukup," kata Tjahjo.(gir/jpnn)
JAKARTA -.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku tidak hafal ke-13 daerah yang hingga saat ini hanya memiliki satu pasangan bakal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Saksi Ahli: Tak Ada Pelanggaran TSM di Pilbup Serang 2025
- Presiden Prabowo Sebut Ada Raja Kecil di Birokrasi, Pengamat: Multitafsir
- Soal Raja Kecil Melawan Kebijakan Pemerintah, Pengamat: Prabowo Jangan Cuma Galak saat Pidato
- AKBP Bintoro Dipecat, Komisi III DPR: Bersih-Bersih Polri Harus Menyeluruh
- Legislator PDIP Minta Efisiensi Anggaran Tak Berdampak Buruk ke Rakyat
- Komisi III DPR Dalami Dugaan Perlindungan Kapolda Kalbar terhadap Anggotanya