Mendagri Yakini Yusril Bela Jokowi-Ma'ruf karena Idealisme
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait kesediaan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum bagi duet Joko Widodo -KH Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu menilai Yusdil sebagai sosok intelektual yang hangat dan terbuka, tetapi juga politikus dan profesional.
"Jadi, Pak Yusril yang saya kenal itu orang profesional, tapi punya idealisme. Dia punya sikap politik, keras dan tegas. Saya kira itu sikap politik sebagai orang profesional, dia punya keahlian," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (7/11).
Menurut Tjahjo, ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga sarat pengalaman karena pernah duduk di berbagai jabatan di pemerintahan. Yusril pernah menjadi penulis naskah pidato Presiden Soeharto.
Pascareformasi, Yusril dipercaya menjadi menteri kehakiman dan hak asasi manusia di era Presiden Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, Yusril menjadi menteri hukum dan perundang-undangan di pemerintahan Presiden Megawati.
Sedangkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009, pria asal Belitung Timur itu juga bertahan di kabinet. SBY menunjuk tokoh kelahiran 5 Februari 1956 itu sebagai menteri sekretaris negara.
Tjahjo mengatakan, Yusril memang sering berseberangan dengan berbagai pihak. Namun, Tjahjo meyakini guru besar ilmu hukum itu tetap berpegangan pada idealismenya.
"Sekarang kalau bersedia jadi lawyer-nya Pak Jokowi, ya karena dia (Yusril, red) punya idealisme yang harus kita hargai," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
Mendagri Tjahjo Kumolo menilai Yusril Ihza Mahendra yang kini menjadi lawyer Jokowi-Ma'ruf sebagai sosok intelektual yang profesional dan punya idealisme.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- Mendagri: Tiga Pilar Kekuatan Negara Dimulai dari ASN Berkualitas
- Sejumlah Menterinya Prabowo Ini Disorot Warganet, Ada yang Bikin Blunder, duh
- Agus Andrianto Minta Arahan Yusril dalam Memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
- Dilantik Jadi Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan, Yusril Fokus dengan Hal Ini