Mendes Minta Masukan dari Gubernur Jateng Soal Ini
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa bekerja sama dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pun pihak swasta dalam pengembangan kualitas pelayanan bagi masyarakat desa.
"Kalau bisa BUMDes dikembangkan dengan KUR atau pun pihak swasta. Saya juga sudah melakukan koordinas dengan kementerian yang lain termasuk dengan Pak Puspayoga (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga,red)," ujar Eko, Senin (1/8).
Menteri yang juga merupakan politikus PKB kemudian mencontohkan BUMDes yang bisa dikembangkan untuk memdorong hasil pertanian. Salah satunya, dengan membangun sarana penyimpanan pascapanen.
"Pertanian salah satu problemnya adalah minimnya sarana pascapanen. Kalau BUMDes bisa bikin sarana penyimpanan, saya yakin bisa membantu produktivitas pertanian," ujar Eko.
Untuk mengembangkan BUMDes, Eko berharap Jawa Tengah dapat menjadi percontohan. Bahkan dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Minggu (31/7) kemarin, secara khusus Eko meminta masukan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, agar BUMDes bisa semakin baik dalam membangkitkan perekonomian masyarakat pedesaan.
"Kami ingin meminta masukan agar program-program (Kementerian DPDTT,red) tepat sasaran. ke depan saya ingin semua program harus melalui sepengetahuan kepala daerah," ujar Eko.(gir/jpnn)
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa bekerja
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi