Mendesak Audit Sistem Informasi dan Rotasi Pejabat ATR/BPN Kanwil Jawa Barat

Lebih menarik jika gerakan advokasi masuk dalam wilayah kerja Kanwil ATR/BPN Jawa Barat. Dengan mengeser Nomor Induk Bidang (NIB) di sistem informasi kantor pertanahan setempat, berdiri pagar laut di perairan kampung paljaya, Bekasi, seluas lebih dari 581 hektare (4/2/2025).

Juga sertifikasi laut di perairan Subang yang mencapai 460 hektare hingga ratusan nama warga dicatut untuk penerbitan sertifikat dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada 2021 (01/02/2025).

Bukan hanya pagar laut, duplikasi sertifikat yang berakibat tergusurnya puluhan warga perumahan di Tambun, Bekasi, Jawa Barat, yang telah lama memiliki SHM dan IMB.

Banyak lagi catatan media terkait sengketa dan konflik pertanahan dalam wilayah kerja KanWil ATR/BPN Jawa Barat.

Menjadi gugatan kritis seturut pernyataan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, "...sampai saat ini untuk Tangerang berhenti di 8 pejabat di kementeriannya" (1/2/2025).

Apakah tindakan simplifikasi (administratif) ini cukup dan memadai jika pemberantasan mafia tanah menjadi terminal akhir?

Bukankah merebaknya berbagai kasus pertanahan di lintas daerah diatas dapat diakumulasi untuk memutus mata rantai sindikasi mafia tanah.

Jelas sekali, tindakan simplifikasi yang hanya menyentuh tingkatan operator ini menciderai idealisasi perlawanan atas mafia tanah.