Mendesak Audit Sistem Informasi dan Rotasi Pejabat ATR/BPN Kanwil Jawa Barat

Tindakan simplifikasi ini jelas menutup ruang keterbukaan penegakan hukum untuk memutus koneksitas dan mata rantai mafia tanah.

Mengutip Mahfud MD, “...Kantah (kantor pertanahan) itu sudah dipecat dan itu urusan administratif, tidak mungkin dia melakukan apa-apa, kalau tanpa backing, perintah dari atas atau pembiaran dari atas (mulai dari Menteri, Direktur Jenderal dan Kakanwil) karena intervensi luar, karena kolusi dan sebagainya,” ujarnya (4/2/2025).

Sebagai tawaran solusi, perlu mendesak segera Menteri ATR/BPN bertindak melakukan audit sistem informasi pertanahan khususnya dalam koridor kerja Kantor Wilayah (KanWil) ATR/BPN Jawa Barat, yang meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kota Bekasi, Kota Cimahi dan kota/kabupaten lainnya.

Audit sistem informasi pertanahan ini untuk menemukan dugaan pemalsuan pada buku, catatan atau data girik, letter C/D atau warkah pada kantor desa, kecamatan, bahkan kantah ATR/BPN terkait dokumen maupun data-data riwayat tanah.

Tindakan audit ini sesuai dengan tugas utama setiap kantor ATR/BPN: mendaftarkan hak atas tanah dan memelihara daftar umum pendaftaran tanah.

Solusi paralel lainnya, Menteri ATR/BPN harus melakukan rotasi pejabat pertanahan baik kantah kabupaten/kota hingga KanWil, mulai dari pucuk pimpinan hingga tingkatan kasie pengukuran atau kasie penetapan hak dan pendaftaran.

Tindakan rotasi ini perlu mendapat prioritas utama khususnya pada daerah-daerah yang memiliki tingkat konflik pertanahan yang tinggi.

Tentunya Kementerian ATR/BPN telah memiliki peta konflik pertanahan yang lengkap, termasuk database nama-nama pejabat pertanahan yang sebelumnya diduga terlibat dalam konflik pertanahan di suatu daerah tertentu, akan tetapi masih memiliki peranan dalam birokrasi pertanahan.