Mendesak, Reklamasi-Giant Sea Wall di Pantura

Meski demikian, masih ada kendala dalam pembangunannya. ”Insya Allah tanggul laut itu tahap pertamanya kita akan groundbreaking pertengahan tahun depan,” ungkapnya. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memprediksi, nilai investasi proyek pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) dan reklamasi pantai di pesisir Utara Jakarta, mencapai nilai yang fantastis hingga lebih dari Rp 300 triliun. Meski begitu, dia mengaku, saat ini sudah banyak pihak investor yang mengantri menggarap megaproyek tersebut. ”Coba dihitung, untuk nguruk pantai atau laut itu paling habis Rp 4 hingga 6 juta per meter.

Tanya saja dijual berapa sama mereka. Kenapa mereka antri, karena mereka tahu untungnya,” cetus Jokowi. Diungkapkan bekas Walikota Solo ini, pihaknya menargetkan proyek pembangunan ini akan rampung dalam 10 tahun. Para investor yang tertarik proyek ini nantinya tetap akan diseleksi. Sebab, dirinya juga ingin memastikan investor memiliki dana yang cukup. ”Saat ini kota-kota di negara lain juga telah memiliki kota baru seperti yang akan dibangun di Utara Jakarta ini nantinya.

Namun Jakarta menurutnya bukan mencontek, melainkan belajar dan akan lebih baik dari yang sudah ada. Yang kita punya lebih baik dari mereka,” kata Jokowi. Selain itu, dari 5.100 hektar lahan baru yang akan dibuat hanya 45 persen saja yang boleh dijual. Sementara 55 persen di antaranya harus digunakan untuk infrastruktur, ruang terbuka hijau (RTH), waduk air baik, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum). ”Kita tidak keluar uang, tapi kita dapat 250 hektar atau 5 persen dari lahan baru,” imbuhnya. Rencana reklamasi pantai ini juga mendapat perhatian dari Komisi IV DPR.

Bahkan tercetus wacana, nantinya kawasan baru seluas 5.100 hektar itu bisa dijadikan lokasi pusat pemerintahan baru di ibu kota. Saat ini untuk pembangunan reklamasi pantai yang juga satu paket dengan giant sea wall masih dalam tahap kajian. Jokowi mengatakan, bisa saja pusat pemerintahan dipindah ke lahan baru tersebut. Namun, tetap saja pemerintah pusat harus membeli lahan, karena reklamasi pantai dilakukan oleh pihak swasta. ”Tadi kan ditanyakan saya hanya menyampaikan ada lahan baru 5.100 hektar. Kalau pemerintah pusat memiliki keputusan politik, bisa memindahkan pusat pemerintahan tapi beli,” ujarnya. (dwi/rm/jpnn)