Mendikbud Bantah Bikin Kebijakan Tanpa Dasar Ratas
’’Karena itu, judulnya mungkin diganti, bukan lima hari sekolah, melainkan pendidikan penguatan karakter,’’ lanjutnya.
Sebab, perpres tersebut memang akan menampung berbagai masukan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan karakter.
Apakah itu berarti permendikbud akan dibatalkan, Ma’ruf Amin mengiyakan. Hanya saja, prosesnya tidak bisa cepat, karena menunggu perpres tersebut terbit.
Begitu pula saat disinggung apakah perpres tersebut akan berlaku di tahun ajaran baru mendatang. ’’Kita tunggu saja, perpresnya yang akan menentukan,’’ tutur ulama yang juga Rais Aam PBNU itu.
Sementara itu, Muhadjir tidak menjawab secara lugas apakah Perpres itu nantinya juga akan memberlakukan sekolah lima hari.
Menurut dia, hal itu masih akan menunggu Perpres yang segera disusun. Alih-alih menjelaskan lebih jauh, Muhadjir justru menunjukkan salah satu kesimpulan rapat terbatas pada 3 Februari lalu.
Dalam kesimpulan tersebut, Presiden menyetujui usulan dia dalam menyinkronkan libur sekolah dengan libur PNS.
Sehingga, Sabtu dan Minggu bisa digunakan masyarakat untuk berlibur dan menikmati kekayaan budaya Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas atas kontroversi kebijakan sekolah lima hari yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy.
- Ini yang Akan Dilakukan Muhadjir Effendy Setelah Tak Jadi Menteri
- Menko PMK dan Kepala BNPB tiba di Basis KKB di Puncak
- Anggaran Makan Siang Gratis Dipotong Lagi? Airlangga Berkata Begini
- Menko PMK Sebut Pelaksanaan Cuti Melahirkan 6 Bulan Perlu Kesediaan Dunia Usaha
- Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Hadiri Puncak Peringatan Harganas ke-31 di Semarang
- Ini Reaksi Airlangga soal Wacana Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online