Mendikbud Didesak Hapus UN

JAKARTA - Koalisi Pendidikan mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Desakan ini dilatarbelakangi temuan kebocoran soal oleh divisi mobitoring pelayanan publik Indonesia Corruption Watch ((MPP-ICW) dan Koalisi Pendidikan di SMK Widuri Jakarta.

"Saatnya UN dihapuskan. Karena penerapan ujian nasional memicu murid, kepala sekolah, dan guru berlaku curang," kata Lody Paat, praktisi pendidikan yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan di kantor ICW, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).

Menurutnya, ujian nasional bagi sebagian sekolah memiliki tingkat kesulitan jauh lebih tinggi dari kemampuan mereka. Di lain pihak, sekolah dan murid harus lulus UN. Jika tidak lulus, maka nama daerah, nama sekolah, dan murid akan rusak di mata masyarakat.

"Publik juga akan mempertanyakan anggaran pendidikan jika hal ini yang memicu kecurangan masal, terstruktur, dan sistemik. Buktinya seperti yang terjadi pada SMK Widuri pada UN tahun 2013," kata Lody Paat.