Mendikbud Dinilai Tidak Bertanggung Jawab

Sebagai contoh, tahun ini terjadi kenaikan paket soal-soal UN dari semula 5 menjadi 20 paket variasi soal untuk setiap matapelajaran yang diujikan. "Inikan jelas-jelas masalah manajemen waktu saja," tegasnya.

Jadi, tidak ada urusannya dengan Litbang, badan standarisasi pendidikan apalagi percetakan karena percetakan itu pihak luar yang harus tunduk dengan kontrak kerja.

"Tertundanya penyelenggaraan UN di 11 provinsi sama sekali tidak ada dalam klausal. Karena itu, peristiwa ini akan jadi perhatian serius oleh DPR sebab telah merugikan banyak pihak," tegasnya. (fas/jpnn)