Mendikbud: Mitigasi Bencana tak Perlu Masuk Kurikulum

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadhir Effendy menilai, mitigasi bencana tidak perlu masuk dalam kurikulum. Akan lebih tepat bila dimasukkan dalam pendidikan penguatan karakter (PPK).

Menurut Menteri Muhadjir, tidak semua kejadian yang menimpa bangsa harus dimasukkan dalam kurikulum. Seperti tentang radikalisme, bencana alam, cukup diintegrasikan dalam program PPK.

"Mencegah radikalisme cukup lewat PPK bela negara. Sedangkan bencana cukup lewat simulasi tentang bagaimana guru dan siswa saat menghadapi bencana. Jadi tidak perlu mata pelajaran (mapel) khusus," kata Menteri Muhadjir saat membahas evaluasi kinerja Kemendikbud 2018, Kamis (27/12).

Dia meminta seluruh pihak untuk tidak menjejali siswa dengan berbagai mapel. Saat ini sudah cukup banyak mapel yang harus dipelajari siswa. Bahkan tas siswa lebih berat dibandingkan mahasiswa.

"Saya kasihan lihat anak-anak SD yang tasnya berat-berat karena buku mapelnya banyak. Kan tidak harus semua harus dipelajari rutin cukup sesekali saja. Ingat, jangan jadikan sekolah sebagai tempat pembuangan akhir masalah," tegasnya.

Agar siswa dan guru siap menghadapi bencana, Kemendikbud sudah menyiapkan modul yang bisa dipelajari. Intinya, kata Menteri Muhadjir, siswa dan guru harus lebih banyak diberikan praktik-praktik berupa simulasi. Ketimbang menjejali dengan teori-teori.

"Ini akan diperkuat dalam PPK dan tidak perlu masuk kurikulum. Pelajarannya juga tidak rutin tiap hari tapi diberikan saat waktu-waktu tertentu," tandasnya.

Pascatsunami Selat Sunda pada Sabtu (22/12), Presiden Joko Widodo meminta agar pendidikan bencana masuk dalam kurikulum pendidikan di sekolah. (esy/jpnn)