Mendiknas Diminta Prioritaskan Pendidikan Dasar

JAKARTA - Komisi Pendidikan DPR RI cenderung pesimis dengan empat prioritas sektor pendidikan yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). DPR menganggap besar anggaran yang akan diterima oleh Kemdiknas di tahun 2011 sangat kecil jika dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah di daerah.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR, Rully Chairul Azwar, dari Rp 240 triliun anggaran pendidikan pada RAPBN 2011, nantinya hanya sekitar Rp 50 triliun saja yang akan dikelola Kemdiknas. "Jadi Kemdiknas sebaiknya jangan terlalu jauh. Lebih baik benahi dulu program wajib belajar sembilan tahun yang sampai saat ini belum beres. Contohnya, Kemdiknas harus menghapus pungutan liar, cukupi sarana dan prasarananya karena yang jauh dari pusat kota masih banyak persoalan," ungkap Rully kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/8).

Politisi Golkar itu menambahkan, saat ini saja masih banyak siswa tidak mampu yang belum tersentuh beasiswa wajib belajar sembilan tahun dari pemerintah. “Ini saja dulu yang utama karena anggaran tidak mencukupi,” lugasnya.

Ditegaskannya, Kemdiknas juga diminta untuk tidak hanya memikirkan kualitas sekolah berstandar internasional saja. Sebaliknya, kementrian yang dipimpin M Nuh itu lebih baik berupaya agar sekolah-sekolah di daerah memiliki standar yang sama dengan sekolah di kota besar. "Standar semua sekolah sebaiknya disamakan dulu saja. Jika sudah tercapai semua, maka baru berbicara mutu internasional," tukas Rully.