Mendiknas Minta Satker Lapor Rekening

Secara terpisah, Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa temuan beberapa rekening liar di sejumlah PTN di seluruh Indonesia yang diterima langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, melalui Sekretaris Jenderal Kemdiknas, menunjukkan ketidakbecusan birokrasi yang dijalankan oleh pihak perguruan tinggi.

"Apapun istilahnya, motifnya, dan alasan praksisnya, Ini bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban keuangan," kata Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan.

Menurut dia, munculnya rekening lain di luar rekening keuangan menunjukkan masalah birokrasi dalam tubuh internal perguruan tinggi. Menurutnya, rekening sejenis itu semestinya tidak ada. Istilah rekening liar muncul sejak isu penerimaan negara bukan pajak di perguruan tinggi. Sejak itu, perguruan tinggi seolah-olah bisa mengambil uang dari publik seenak-enaknya. "Padahal, semestinya diserahkan ke kas negara dulu untuk pertanggungjawaban," katanya. Jika dibiarkan, sistem birokrasi seperti itu rentan diarahkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai lahan korupsi.

Disebutkan, rekening yang belum mendapatkan persetujuan dan tidak dilaporkan pada LK tahun 2009 sebanyak 74 rekening. Dari satuan kerja (satker) Universitas Sriwijaya sebanyak 31 rekening, Univeristas Brawijaya sebanyak 1 rekening, Politeknik Negeri Bali sebanyak 9 rekening, Universitas Pendidikan Ganesha sebanyak 4 rekening, Universitas Udayana sebanyak 6 rekening, Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (P2PNFI) Jawa Barat sebanyak 1 rekening, Universitas Negeri Jakarta sebanyak 2 rekening dan Universitas Terbuka (UT) sebanyak  20 rekening.