Mendiknas Tepis Anggapan Diskriminatif Terhadap Sekolah Swasta

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menghimbau kepada pihak pengelola sekolah swasta khususnya di jenjang pendidikan dasar, agar tidak menganggap pemerintah melakukan tindak diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Nuh menegaskan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), sudah menerapkan perlakuan sama terhadap sekolah negeri ataupun swasta.

Nuh menyampaikan hal itu, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Nomr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sebelumnya, uji materi yang diajukan perwakilan sekolah swasta terhadap Pasal 55 Ayat (4) UU Sisdiknas dipenuhi MK dalam sidang terbuka yang dipimpin Ketua MK Mahfud MD di Jakarta, Kamis (29/9) sore.

 Kata ’dapat’ dalam pasal tersebut digugat Machmudi Masjkur (Perguruan Salafiyah Pekalongan) dan Suster Maria Bernardine (Perguruan Santa Maria Pekalongan).

Mereka menilai selama ini kata ’dapat’ dalam pasal tersebut dimaknai pemerintah pusat dan daerah sebagai bisa memperoleh bantuan atau bisa tidak memperoleh bantuan. Akibatnya, pemerintah dianggap mendiskriminasi sekolah-sekolah swasta dalam memberikan bantuan, termasuk di jenjang pendidikan dasar yang menurut UUD 1945 wajib dibiayai pemerintah.



Namun Nuh membantah anggapan bahwa pemerintah bertindak diskriminatif.  “Buktinya, sudah ada beberapa hal yang kita lakukan tanpa melihat status sekolah. Pemerintah tugasnya membantu dan tidak melihat apakah itu sekolah negeri atau swasta. Semua sama,” ungkap Nuh ketika ditemui di ruangannya di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Jumat (30/9).