Mending Bangun Papua Ketimbang Urus Kantor OPM

"Atau posisi pejabat eselon I di Jakarta. Dengan begitu muncul pandangan negeri ini milik bersama," tambah mantan Dubes RI untuk Italia ini. Diakui Freddy, triliunan dana otonomi khusus Papua banyak terkucur dan berpotensi dikorupsi. Untuk itu, pemberiannya harus dibarengi pengawasan yang lebih ketat lagi.

Ditegaskannya, untuk menangani OPM tak perlu bantuan pihak ketiga. Pihak Indonesia harus mengedepankan dialog dan memberi bukti bahwa Papua ikut dibangun seperti halnya provinsi lain.  "Kalau GAM di Aceh bisa selesai dengan dialog, kenapa di Papua tak bisa," tutupnya. (pra/jpnn)