Mending Tim Bentukan Presiden Lakukan ini Daripada Lacak Identitas Bjorka
Selain segera mengamankan data, menurut dia, pemerintah perlu segera memberikan prioritas pada ekosistem yang mendukung perilaku dan budaya siber yang aman.
Menurut dia, teror berupa peretasan data bukan hanya perlu diwaspadai oleh pemerintah melainkan juga semua institusi lain termasuk masyarakat dengan tidak mengabaikan keamanan data.
Regulasi yang disusun, kata dia, sebaiknya bukan sekadar bersifat mengancam tetapi juga mengedukasi agar tercipta ekosistem digital yang nyaman untuk berkarya.
"Jangan mengabaikan atau 'denial' (menyangkal) terhadap situasi keamanan data."
"Harus mulai tidak menganggap remeh hal-hal kecil terkait keamanan.
"Sebagai contoh menyebarkan tautan dokumen berupa data pribadi di media sosial, padahal hal tersebut mudah dieksploitasi pelaku-pelaku kejahatan siber," kata dia.
Tim respons darurat dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).
Rapat dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.
Tim respons darurat yang dibentuk presiden dinilai lebih baik melakukan langkah yang satu ini, daripada melacak indentitas Bjorka.
- Pakar: Keamanan Data Jadi Tantangan Suatu Bangsa di Era Digital
- Menkes Budi Sebut yang Diretas Bjorka bukan Data PeduliLindungi
- Kasus Bjorka Momentum Penting Berbenah, Antisipasi Bocornya Data Pribadi
- Website DPRD Riau Diretas, Pelaku Ejek Bjorka, Sambo Ikut Disebut
- Bjorka Membobol 26 Juta Data Polri? Irjen Dedi Bilang Begini
- Bjorka Belum Ditangkap, Begini Nasib Pemuda Madiun yang Membantunya