Menelusuri Dugaan Penyimpangan Bansos

JAKARTA–Puluhan bahkan ratusan triliun rupiah dialokasikan pemerintah untuk dana bantuan sosial (bansos). Namun, hingga kini, manfaatnya belum terlihat. Makanya, isu penyalahgunaan anggaran maupun penyimpangan dana bansos santer terdengar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mendengar kabar tersebut.

Makanya, kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu sampai melakukan survei ke-42 provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada 2010. Hasilnya, ada kenaikan pemberian bansos jelang Pilkada atau ada incumbent yang kembali maju untuk jadi kepala daerah. Tidak tanggung-tanggung kenaikan tersebut mencapai 60 persen. Walaupun, di beberapa daerah ada yang hanya 30 persen dan 50 persen.

’’Survei kita di 2010 terdapat peningkatan signifikan jelang Pilakada. Bisa diduga ada korelasi dana hibah dan bansos untuk pemenangan incumbent. Bisa diasumsikan seperti itu,’’ ungkap Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek kepada INDOPOS di Jakarta, kemarin (24/6).

Berdasarkan data APBN 2012, dana bansos yang ada di pemerintah pusat diberikan kepada 15 kementerian dan lembaga negara. Totalnya mencapai Rp 59,571 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk bansos untuk daerah. Dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2012 diketahui, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) paling banyak menerima bansos mencapai Rp 17,025 triliun.