Menelusuri Dugaan Penyimpangan Bansos

Kemudian, Kemendagri Rp 8,884 triliun, Kementerian Pertanian (Kementan) Rp 8,904 triliun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 7,229 triliun, Kementerian Agama (Kemenag) Rp 10,816 triliun, Kementerian Sosial (Kemensos) Rp 2,531 triliun, Kementerian Kelutan dan Perikanan (KKP) Rp 792,5 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rp 2,114 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp 85,02 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 144,9 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 19,6 miliar, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 459,5 miliar. Kementerian Perdagangan Rp 2,03 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Rp 50 miliar, BNP2TKI Rp 1,17 miliar dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Rp 440 miliar.

Dalam RKAKL juga disebutkan, bansos untuk belanja bantuan sosial Rp 3,741 triliun untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum, Rp 50 miliar untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Rp 8,197 triliun untuk menggerakkan perekonomian, Rp 10,941 triliun untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, Rp 85 miliar untuk pariwisata, Rp 353 miliar untuk peningkatan kehidupan beragama, Rp 27,496 triliun untuk pendidikan dan Rp 2,97 triliun untuk perlindungan sosial.

Pria yang baru mendapatkan penghargaan dari Korea Selatan ini melanjutkan, ke depan yang harus dibangun dalam pemberian dana hibah dan bansos adalah transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas. Di samping itu, dana hibah dan bansos buka sesuatu yang wajib. Tapi, seolah-olah sekarang ini sudah jadi kewajiban.