Menelusuri Dugaan Penyimpangan Bansos

’’BPK menerimakan Rp 300 triliun dana bansos selama kurun waktu 2007 sampai 2008 dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk keperluan pilkada. Ke depan harus tingkatkan pengawasan. Jangan sampai bansos ’’bagi-bagi’’. Harus diberikan ke lembaga yang membutuhkan dan menyentuh masyarakat. Banyak ormas dan LSM yang kegiatannya bagus perlu disupport,’’ tegas politisi dari PAN tersebut.

Bagi Hakam Naja, yang lebih penting adalah efektivitas dari bansos tersebut. Apakah dana yang diberikan memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal itu yang belum terlihat sampai saat ini. ’’Apakah hasil yang diharapkan? Tidak hanya output. Tapi juga outcome. Itu sering kali tidak diperhatikan. Padahal, APBN kita berbasis kinerja. Apa hasil dan manfaatnya. Itu yang kurang. Perlu penataan sistem dan tidak jadi bancakan pihak tertentu,’’ tegasnya lagi.

Menurutnya, dan bansos tersebut di seluruh kementerian. Sehingga sebagai anggota Komisi II ia hanya tahu di Kemendagri. Kata dia, di Kemendagri pun masih banyak masalah dalam penyaluran bansosnya. Direktorat terbesar yang mendapatkan bansos adalah Kesbangpol.

’’2012 kita menyisir pertanggungjawabannya. Di Kesbangpol ada Rp 5 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan buktinya dan diduga fiktif. Tahun sebelumnya ada Rp 20 miliar,’’ katanya.