Menelusuri Dugaan Penyimpangan Bansos
Berkorelasi dengan Pemenangan Incumbent
Senin, 25 Juni 2012 – 07:46 WIB
’’BPK menerimakan Rp 300 triliun dana bansos selama kurun waktu 2007 sampai 2008 dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk keperluan pilkada. Ke depan harus tingkatkan pengawasan. Jangan sampai bansos ’’bagi-bagi’’. Harus diberikan ke lembaga yang membutuhkan dan menyentuh masyarakat. Banyak ormas dan LSM yang kegiatannya bagus perlu disupport,’’ tegas politisi dari PAN tersebut.
Bagi Hakam Naja, yang lebih penting adalah efektivitas dari bansos tersebut. Apakah dana yang diberikan memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal itu yang belum terlihat sampai saat ini. ’’Apakah hasil yang diharapkan? Tidak hanya output. Tapi juga outcome. Itu sering kali tidak diperhatikan. Padahal, APBN kita berbasis kinerja. Apa hasil dan manfaatnya. Itu yang kurang. Perlu penataan sistem dan tidak jadi bancakan pihak tertentu,’’ tegasnya lagi.
Menurutnya, dan bansos tersebut di seluruh kementerian. Sehingga sebagai anggota Komisi II ia hanya tahu di Kemendagri. Kata dia, di Kemendagri pun masih banyak masalah dalam penyaluran bansosnya. Direktorat terbesar yang mendapatkan bansos adalah Kesbangpol.
’’2012 kita menyisir pertanggungjawabannya. Di Kesbangpol ada Rp 5 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan buktinya dan diduga fiktif. Tahun sebelumnya ada Rp 20 miliar,’’ katanya.
JAKARTA–Puluhan bahkan ratusan triliun rupiah dialokasikan pemerintah untuk dana bantuan sosial (bansos). Namun, hingga kini, manfaatnya belum
BERITA TERKAIT
- Sebuah Rumah di Lereng Gunung Ungaran Roboh, 1 Orang Meninggal Dunia
- Polri Sampaikan Dukacita Atas Meninggalnya Kapolres Boyolali
- Cuaca Hari Ini, BMKG Prakirakan Hujan Berpotensi Terjadi di Sebagian Besar Wilayah
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024, Ketum Partai Mengianaya Istri Muda, KPK Gelar OTT
- BKN Kasih Contoh Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer Jangan Panik ya
- Satgas Madago Raya Gencarkan Razia Senjata Api di Poso