Menelusuri Dugaan Penyimpangan Bansos

Meksipun begitu, ia menilai, bansos tidak perlu dihapuskan. Karena masih dibutuhkan masyarakat. Tapi harus dilakukan adalah pengawasan sehingga tidak diselewengkan.

Setiap pengeluaran negara di Kemendagri, kata Donny, selalu diaudit BPK. Meskipun itu hanya Rp 1. ’’Kebocoran itu sesuatu yang bisa terjadi. Kita perlu pengendalian dan pengetatan. Kalau soal orang, bisa saja dia punya niat dan tidak bisa kendalikan. Dengan regulasi ini kita atur,’’ kilahnya.

Untuk penyimpangan bansos di daerah, kata Donny, salah satu penyebabnya adalah mudahnya membentuk ormas baru. Terutama jelang pilkada. ’’Pembentukan ormas terlalu mudah jelang pilkada. Siapa yang bisa kendalikan. Mudah buat ormas. Kita tidak tahu apakah ormas itu bagian keluarga incumbent atau pendukung incumbent. Fenomena itu yang marak terjadi. Mudah buat ormas dan peningkan signifikan bansos. Itu yang harus kita kendalikan. Tata kelola dan pengendalian,’’ katanya.

 
Bansos Bisa untuk Bencana

Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32/2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial (Bansos) membuat penyalurannya jadi lebih transparan dan akuntabel. Namun, di sisi lain peraturan tersebut juga membuat korban bencana alam tidak dalam menerima dana bansos. Hal ini tentunya menyulitkan daerah rawan bencana di pesisir barat Sumatera dan pesisir selatan Jawa.