Mengaku Dipaksa Gubernur Sulsel, Dirut AP I Minta Bantuan DPR

Menurutnya, kondisi seperti itu tidak bisa dibiarkan terus menerus, lantaran tidak sesuai dengan standar internasional. "Kami juga sudah mendapat catatan khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami justru meminta bantuan anggota Dewan untuk mengingatkan gubernur soal itu," urainya.

Dan bila dibiarkan terus menerus, Tommy katakan hal itu bisa menurunkan derajat penilaian bandara. "Kalau soal perkampungan Bado-bado sudah bertahun-tahun tidak selesai. Hari ini mereka bersedia menjual tanahnya namun esoknya menolak. Ini masalah sosial, mungkin harus ada penanganan secara khusus," sebutnya.

Sebelumnya, isu ruang VVIP pertama kali diutarakan anggota Komisi XI Andi Taufan Tiro, termasuk soal masih adanya perkampungan di sekitar bandara Sulawesi Selatan. "Ini berbahaya dan tidak sesuai standar internasional," keluh politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). (chi/jpnn)