Mengaku Ingin Bangun Demokrasi, Militer Myanmar Vonis Ribuan Demonstran Antikudeta

jpnn.com, NAYPIDAW - Junta militer Myanmar mengaku telah menjatuhkan vonis bagi lebih dari 23.000 tahanan, termasuk sejumlah besar demonstran antikudeta.
Pengumuman yang disampaikan langsung oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, penguasa tertinggi negara tersebut, menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya negara membangun demokrasi baru secara damai.
"Juga untuk mengubah para tahanan menjadi warga negara yang layak, untuk menyenangkan publik dan untuk menciptakan dasar kemanusiaan dan belas kasih," ujar Jenderal Min, Jumat (12/2).
Tahanan itu sebagian besar adalah para pengunjuk rasa antikudeta militer.
Seperti diketahui, penguasa militer Myanmar menganggap pemilu yang dimenangi Aung San Suu Kyi tahun lalu diwarnai kecurangan.
Atas dasar itu, militer mengambil alih kekuasaan dan menangkap serta menahan para pemimpin sipil yang sudah terpilih secara demokratis
Para pemimpin dunia termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres dan Paus Fransiskus mengutuk kudeta yang membatalkan hasil pemilu demokratis Myanmar itu. (ant/dil/jpnn)
Junta militer Myanmar berupaya membangun demokrasi yang damai dengan menjatuhkan hukuman kepada 23 ribu orang, termasuk di antaranya ribuan demonstran antikudeta
Redaktur & Reporter : Adil
- Pengamat BRIN: Wapres Gibran Berperan untuk Perkuat Demokrasi Sipil
- Pengamat Politik IPI: Gibran Berperan Penting Merawat Demokrasi Sipil
- Wapres Gibran Dinilai Jadi Penyelamat Demokrasi Sipil
- Bawaslu Konsisten Mengawal Demokrasi
- PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi
- Konsorsium Jurnalisme Aman Desak Pemerintah Lindungi Kebebasan Pers